Penghasilan tidak kena pajak sudah beberapa kali mengalami perubahan. Penerapan penghasilan tidak kena pajak sampai saat ini berlaku nasional. Hal tersebut berarti bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak di Indonesia sama dimanapun propinsi, kabupaten, atau desa. Tahun 2017 pernah terdengar bahwa penghasilan tidak kena pajak akan disesuaikan dengan UMR pada masing-masing daerah. Hal ini tentunya akan memunculkan pro dan kontra. Sehingga, saya tertarik untuk mengangkat isu ini pada kelas Perpajakan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ternyata ketika didiskusikan di kelas, kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra. Berikut alasan mahasiswa pro maupun kontra terhadap kebijakan tersebut [UNDUH DISINI]