Awal tahun 2020, hal yang kita tidak inginkan terjadi juga. Tahun ini terjadi pandemi covid-19. Adanya pandemi ini mendorong beberapa instansi untuk menyesuaikan aktivitasnya karena salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus covid ini yaitu dengan tidak berkerumum (berkumpul).

Dunia pengajaran pun harus penyesuaian, yang dulunya dilakukan dengan tatap muka diubah menjadi pembelajaran secara daring. Ya, pembelajaran dengan memanfaatkan media-media elektronik seperti zoom meeting, google classroom, whatshapp group bahkan instagram maupun youtube.

Pembelajaran praktikum tidak luput dari pembelajaran yang menerapakan sistem daring. 24 dari 34 mahasiswa (70,6%) menyatakan bahwa pembelajaran praktikum secara daring sulit dimengerti, sedangkan 10 dari 34 mahasiswa (29,4%) menyatakan pembelajaran praktikum secara daring mudah dimengerti. Data ini mungkin tidak mengejutkan, mungkin sudah sesuai dengan persepsi kita selama ini. Terus bagaimana pembelajaran praktikum secara daring yang diminati oleh mahasiswa?

16 dari 34 mahasiswa (47,1 %) menyatakan bahwa media daring untuk pembelajaran zoom meeting, 44,1% menggunakan google meet dan lainnya menyatakan pembelajaran menggunakan whathsapp grup, kombinasi zoom meeting/google meet dan video, serta 2,9% persen tidak sanggup melupakan pembelajaran tatap muka. Data survei disajikan pada gambar di bawah ini.

Data diatas diambil dari kelas praktikum pajak yang saya ampuh. Data diatas diambil dengan menyebarkan google form saat mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester.

Pandemi ini memang mendorong kita untuk beradaptasi dengan teknologi, atau bahkan memaksa kita untuk berteman akrab dengan teknologi, termasuk dalam pembelajaran. Kita sebagai pendidik, harus tetap berupaya meningkatkan proses pembelajaran secara daring, dan tentunya membuat proses pembelajaran secara daring yang menyenangkan.

Tidak hanya barang sembako, akan tetapi akhir-akhir terdengar bahwa sekolah juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal seperti yang kita ketahui, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 bahwa jasa pendidikan atau sekolah tidak dikenai PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, jasa pendidikan atau sekolah yang tidak dikenai PPN meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan pendidikan formal (misal jasa penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).
2. Jasa pendidikan nonformal (jasa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan.
3. Jasa penyelenggaraan pendidikan informal (jasa penyelenggaraan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri).

REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TUMBUH POSITIF?

Di kutip dalam laman berita kontan.co.id, bahwa realisasi penerimaan pajak PPN dan PPN mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan mencapai 3,46 yoy dari penerimaan PPN dan PPnBM di periode sama tahun lalu sebesar 56,18 trilun menjadi 58,12 triliun. Mungkin, hal inikah yang menjadi alasan pemerintah berkeinginan menaikan tarif PPN. Namun, kenapa PPN bukan PPnBM?. Selain keinginan menaikan tarif PPN, pemerintah juga berupaya memperluas objek pajaknya, misalnya adalah sekolah.

SETUJUKAN KALAU SEKOLAH DIKENAKAN PPN?

Jawaban ini dari sudut pandang saya sendiri. Seperti yang saya ketahui, masih banyakanya anak untuk bersekolah yang disebabkan oleh faktor biaya. Jadi mereka tidak sekolah karena terkendala biaya. Kalau misal PPN benar-benar akan dikenakan untuk sekolah?, bagaimana nasib anak tersebut. Kalau sekolah dikenakan PPN, berarti memungkinkan biaya sekolah juga akan naik. Bagaimana dengan nasib-nasib anak-anak tersebut?, makin banyak anak yang putus sekolah?, padahal pendidikan menurut saya adalah salah satu yang dapat mengubah nasib mereka.

Akhir-akhir ini, kita mendengar bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan. Menurut berita yang termuat dalam kompas.com bahwa akan diimplementasikan skema multitarif PPN, yakni pengenaan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang biasa dibeli kelas menengah atas.

Beberapa pengamat yang menyatakan bahwa opsi kenaikan PPN adalah 12 persen karena kenaikan 2 persen dikatakan kenaikan yang relatif rendah sehingga tidak akan terlalu berdampak pada konsumen. yakin kah?

Bayangkan ketika konsumen berasal dari kalangan sederhana. Misal dulu yang dia belanja bulanan Rp300.000 dikenakan PPN 30.000 maka dia harus membayar Rp330.000 akan tetapi ketika PPN dinaikan menjadi 12 persen mereka harus membayarRp336.000 (karena PPN yang dikenakan Rp36.000). Wah selesih Rp6.000 bisa buat beli barang yang lain. he…he

Mencoba membawa kasus ini ke dalam kelas perpajakan, ternyata kenaikan tarif PPN juga pro kontra.

Beberapa mahasiswa yang kontra menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini mungkin akan membawa dampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, sebagaian masyarakat juga akan mengalami dampak besar dari kenaikan tarif ini. Bayangkan saja, kalau misal mengalami kenaikan 2 persen, selisih kenaikan tersebut dapat di tabung oleh masyarakat.

Akan tetapi, grup pro setuju dengan kenaikan tarif PPN. Hal ini karena kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaaan negara, sehingga salah satunya dapat mendukung pembangunan infrastruktur.

Sebuah kebijakan menimbulkan pro kontra, menurut kalian bagaimana?. boleh lho komen.