Tag Archives: Nomor Pokok Wajib Pajak

APA SIH KERUGIAN TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK?

Leave a reply

 

Seperti yang kita tahu, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Apa kerugian tidak memiliki NPWP?

kerugian tidak memiliki NPWP adalah:

1. Untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP.

Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 lebih tinggi 20% dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Misal, Seandainya Tuan Fauzy memiliki penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak Rp50.000.000. Maka ketika Tuan Fauzy memiliki NPWP maka dikenakan tarif 5% (5% X Rp50.000.000=Rp2.500.000). Seandainya, Tuan Fauzy tidak memiliki NPWP maka dia dikenakan tarif 6% (6% XRp50.000.000=Rp3.000.000). So, lumayan kan selisihnya.

2. Untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan pasal 23 bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP

Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan pasal 23 lebih tinggi 100% dibandingkan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP.

3. Sanski pidana bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

Dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan ini termasuk tindakan setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunkan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak.

 

Sumber: Lubis, Irwansyah dan L.S. Abidah. 2014. Praktikum Perpajakan All Taxes. Jakarta: Mitra Wacana Media

CETAK ULANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Leave a reply

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda mungkin hilang, rusak, atau Anda memang ingin ganti baru. Bisa ko, silahkan cermati ilusi percakapan antara Wajib pajak dan Petugas KPP.

Ronal (Wajib Pajak I): Rizky, NPWP ku kena hujan nie, jadi rusak!

Rizky (Wajib Pajak II): IY Nie, NPWP ku malah hilang ntah kemana. Jadi bingung nie, gimana ya?

Fauzy (Wajib Pajak III): Tenang aja, pasti ada solusinya. Yuk, kita tanyakan ke Direktur Jenderal Pajak.

Akhirnya Ronal sebagai perwakilan temannya datang ke KPP untuk menanyakan permasalahanya.

Petugas KPP: Selamat pagi Bapak, silahkan duduk, ada yang bisa saya bantu?

Ronal: Terima Kasih, Iy Bapak. Bapak begini, NPWP saya rusak karena kena air hujan? apakah saya bisa menccetak ulang NPWP?

Petugas KPP: Bisa, begini prosedurnya.

 silahkan Anda ajukan formulir pendaftaran cetak ulang kartu NPWP, dengan melampirkan:

ORANG PRIBADI

  1. Fotokopi KTP
  2. Surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak (non karyawan) yang menyatakan kegiatan usaha dan lokasi usaha dilakukan sesuai PER-02/PJ/2018

BADAN

  1. Fotokopi KTP Pengurus
  2. Fotokopi NPWP Pengurus
  3. Fotokopi Akta Pendirian
  4. Surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha dan lokasi usaha dilakukan sesuai PER-02/PJ/2018

BENDAHARA

  1. Fotokopi KTP Bendahara
  2. Fotokopi SK Bendahara
  3. Cap Instansi

setelah formulir permohonan cetak ulang dan melengkapi lampiran, dapat mengajukan permohonan pada:

Seluruh KPP atau KP2KP untuk orang pribadi dengan menunjukan KTP Asli

KPP atau KP2KP tempat terdaftar untuk Badan dan/atau Bendahara

Ronal: Oh Gtu, itu berlaku juga untuk NPWP yang hilang?

Petugas Pajak: Iy Bisa, tapi perlu diingat ya “permohonan cetak ulang kartu NPWP dapat diajukan setelah satu bulan terdaftar“. Ada yang bisa kami bantu lagi, Bapak?

Ronald: Oh Tidak, Terima kasih

 

 

Mohon maaf kalau ada kesamaa Nama dalam dialog tersebut.

 

Sumber: IG: ditjenpajakri

NPWP UNTUK WANITA KAWIN?

Leave a reply

Dua kategori kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan pekerjaan bebas adalah sebagai berikut:

  1. Wanita kawin yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Hal ini disebabkan karena: (a) hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, (b) menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau (3) memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami meskipun tidak ada keputusan hakim atau tidak ada perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Sehingga, wanita kawin ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat satu bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
  2. Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Sehingga, wanita kawin ini harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.

Timbul pertanyaan ” Bagaimana ketika seorang wanita memiliki NPWP sebelum menikah?...Wanita yang sudah memiliki NPWP sebelum menikah, maka wanita tersebut dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP saat sudah menikah (ketika wanita tersebut tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban terpisah dengan suami). Oleh karena itu, wanita tersebut saat sudah menikah dapat menggunakan NPWP suami untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Alasan mengenai penghapusan NPWP lebih lanjut dapat dibaca melalui link ini

 

Sumber:pajak.go.id