Awal tahun 2020, hal yang kita tidak inginkan terjadi juga. Tahun ini terjadi pandemi covid-19. Adanya pandemi ini mendorong beberapa instansi untuk menyesuaikan aktivitasnya karena salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus covid ini yaitu dengan tidak berkerumum (berkumpul).

Dunia pengajaran pun harus penyesuaian, yang dulunya dilakukan dengan tatap muka diubah menjadi pembelajaran secara daring. Ya, pembelajaran dengan memanfaatkan media-media elektronik seperti zoom meeting, google classroom, whatshapp group bahkan instagram maupun youtube.

Pembelajaran praktikum tidak luput dari pembelajaran yang menerapakan sistem daring. 24 dari 34 mahasiswa (70,6%) menyatakan bahwa pembelajaran praktikum secara daring sulit dimengerti, sedangkan 10 dari 34 mahasiswa (29,4%) menyatakan pembelajaran praktikum secara daring mudah dimengerti. Data ini mungkin tidak mengejutkan, mungkin sudah sesuai dengan persepsi kita selama ini. Terus bagaimana pembelajaran praktikum secara daring yang diminati oleh mahasiswa?

16 dari 34 mahasiswa (47,1 %) menyatakan bahwa media daring untuk pembelajaran zoom meeting, 44,1% menggunakan google meet dan lainnya menyatakan pembelajaran menggunakan whathsapp grup, kombinasi zoom meeting/google meet dan video, serta 2,9% persen tidak sanggup melupakan pembelajaran tatap muka. Data survei disajikan pada gambar di bawah ini.

Data diatas diambil dari kelas praktikum pajak yang saya ampuh. Data diatas diambil dengan menyebarkan google form saat mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester.

Pandemi ini memang mendorong kita untuk beradaptasi dengan teknologi, atau bahkan memaksa kita untuk berteman akrab dengan teknologi, termasuk dalam pembelajaran. Kita sebagai pendidik, harus tetap berupaya meningkatkan proses pembelajaran secara daring, dan tentunya membuat proses pembelajaran secara daring yang menyenangkan.

Tidak hanya barang sembako, akan tetapi akhir-akhir terdengar bahwa sekolah juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal seperti yang kita ketahui, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 bahwa jasa pendidikan atau sekolah tidak dikenai PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, jasa pendidikan atau sekolah yang tidak dikenai PPN meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan pendidikan formal (misal jasa penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).
2. Jasa pendidikan nonformal (jasa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan.
3. Jasa penyelenggaraan pendidikan informal (jasa penyelenggaraan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri).

REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TUMBUH POSITIF?

Di kutip dalam laman berita kontan.co.id, bahwa realisasi penerimaan pajak PPN dan PPN mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan mencapai 3,46 yoy dari penerimaan PPN dan PPnBM di periode sama tahun lalu sebesar 56,18 trilun menjadi 58,12 triliun. Mungkin, hal inikah yang menjadi alasan pemerintah berkeinginan menaikan tarif PPN. Namun, kenapa PPN bukan PPnBM?. Selain keinginan menaikan tarif PPN, pemerintah juga berupaya memperluas objek pajaknya, misalnya adalah sekolah.

SETUJUKAN KALAU SEKOLAH DIKENAKAN PPN?

Jawaban ini dari sudut pandang saya sendiri. Seperti yang saya ketahui, masih banyakanya anak untuk bersekolah yang disebabkan oleh faktor biaya. Jadi mereka tidak sekolah karena terkendala biaya. Kalau misal PPN benar-benar akan dikenakan untuk sekolah?, bagaimana nasib anak tersebut. Kalau sekolah dikenakan PPN, berarti memungkinkan biaya sekolah juga akan naik. Bagaimana dengan nasib-nasib anak-anak tersebut?, makin banyak anak yang putus sekolah?, padahal pendidikan menurut saya adalah salah satu yang dapat mengubah nasib mereka.

Akhir-akhir ini, kita mendengar bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan. Menurut berita yang termuat dalam kompas.com bahwa akan diimplementasikan skema multitarif PPN, yakni pengenaan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang biasa dibeli kelas menengah atas.

Beberapa pengamat yang menyatakan bahwa opsi kenaikan PPN adalah 12 persen karena kenaikan 2 persen dikatakan kenaikan yang relatif rendah sehingga tidak akan terlalu berdampak pada konsumen. yakin kah?

Bayangkan ketika konsumen berasal dari kalangan sederhana. Misal dulu yang dia belanja bulanan Rp300.000 dikenakan PPN 30.000 maka dia harus membayar Rp330.000 akan tetapi ketika PPN dinaikan menjadi 12 persen mereka harus membayarRp336.000 (karena PPN yang dikenakan Rp36.000). Wah selesih Rp6.000 bisa buat beli barang yang lain. he…he

Mencoba membawa kasus ini ke dalam kelas perpajakan, ternyata kenaikan tarif PPN juga pro kontra.

Beberapa mahasiswa yang kontra menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini mungkin akan membawa dampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, sebagaian masyarakat juga akan mengalami dampak besar dari kenaikan tarif ini. Bayangkan saja, kalau misal mengalami kenaikan 2 persen, selisih kenaikan tersebut dapat di tabung oleh masyarakat.

Akan tetapi, grup pro setuju dengan kenaikan tarif PPN. Hal ini karena kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaaan negara, sehingga salah satunya dapat mendukung pembangunan infrastruktur.

Sebuah kebijakan menimbulkan pro kontra, menurut kalian bagaimana?. boleh lho komen.

APA ITU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)?

PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Sedangkan, PPN membangun sendiri merupakan pajak terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Kegiatan membangun sendiri merupakan aktivitas membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun pihak lainnya.

Ko bisa, kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN? karena pada dasarnya, setiap barang yang mengalami pertambahan nilai sudah pasti dikenakan PPN.

PPN membangun sendiri ditanggung oleh kontraktor?

Secara umumnya, kegiatan membangun dapat dilakukan sendiri maupun menggunakan jasa kontraktor. Jika Anda memutuskan menggunakan kontraktor untuk membangun sebuah bangunan, maka ada perlakuan PPN nya tergantung dari status kontraktornya, apakah PKP atau bukan PKP.

Apabila gedung dibangun oleh kontraktor PKP, maka kontraktor wajib memungut PPN kepada konsumen atas nilai kontraknya. Nilai kontrak biasanya didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati antara pihak yang ingin membangun dengan kontraktor.

Kenapa konsumen yang dipungut PPN oleh kontraktor?. Karena konsumen adalah pihak yang akan menikmati tambah atas gedung yang dibangun tersebut. Seandainya, konsumen membangun akan tetapi menggunakan kontraktor bikan PKP, maka konsumenlah yang memiliki kewajiban menyetor dan melaporakn PPN.

Tarif PPN untuk membangun sendiri?

Tarif PPN membangun sendiri adalah 2%. Sementara, dasar pengenaan pajaknya adalah 20% X total biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan setiap bulannya

Seperti yang kita ketahui, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dieprgunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Ada beberapa kerugian ketika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Kerugian tersebut meliputi:

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) lebih tinggi 20% dari tarif pajak penghasilan wajib pajak yang memiliki NPWP.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 22 (PPh Pasal 22) dan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% dari tarif pajak penghasilan wajib pajak yang memiliki NPWP.

Sore hari perbincangan anak muda mengenai pajak dan retribusi. Mereka mendiskusikan apa itu pajak apa itu retribusi?, untuk tahu jawabnya mari simak penjelasan ini.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum

Dari definisi pajak diatas, maka pajak memiliki empat unsur yaitu:

Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

Dari Uraian diatas, sekarang mari kita simak perbedaan pajak dan retribusi.

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan bukti pembayaran atau peyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP dibuat rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut

1. Lembar ke 1 digunakan sebagai arsip wajib pajak
2. lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
4. lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran

Akan tetapi, ketika dianggap perlu, SSP dapat dibuat rangkap 5 dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut/pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi pajak yaitu fungsi anggaran. Hal ini berarti pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Pada tahun 2020, 83,544 persen berasal dari pajak. Oleh karena itu, tidak heran kalau pajak disebut sebagai ujung tombak penerimaan negara. Komposisi penerimaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Negara Tahun 2020 (dalam Milyar)

Penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan hibah. Penerimaan pajak terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh pajak penghasilan. Menurut data yang disajikan pada laman Badan Pusat Statistik (2020), penerimaan pajak penghasilan mencapai 51,007 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri. Sedangkan, Penerimaan Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai sebesar 37,621 persen.

Orang Bijak Taat Pajak. Slogan ini mungkin sering kita dengar. Pajak memang memiliki peran yang penting bagi negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Hal ini ditunjukan dengan penerimaan APBN yang lebih dari 70 persen berasal dari sektor pajak. Akan tetapi, masih banyak yang kurang sadar mengenai ini. Hal ini ditunjukan bahwa dari tahun 2010-2019 penerimaaan pajak belum pernah mencapai 100 persen.

Faktor yang mendorong wajib pajak untuk tidak membayarkan pajak antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pajak. Oleh karena itu, lembaga pendidikan merupakan salah pihak yang berperan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari 111 mahasiswa menyatakan bahwa mereka mengetahui pajak pertama kali di lembaga pendidikan, baik saat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi.

Diagram diatas menunjukan bahwa dari 111 mahasiswa, 82,88 persen mengetahui pajak dari sekolah, 9,91 persen dari orang tua, dan 7,21 dari media. Sehingga, dari data ini lembaga pendidikan memiliki peran yang penting dalam menciptakan kesadaran pajak. Mahasiswa merupakan calon wajib pajak pada masa yang akan datang.